WEDA, FN| Pemerintah Kabupaten Halmahera Tengah kembali mengusulkan penambahan anggaran sebesar Rp123 miliar lebih dalam Nota Keuangan dan Rancangan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025.
Tambahan anggaran yang disebut untuk menunjang visi dan misi daerah ini memicu sejumlah pertanyaan, terutama soal transparansi dan efektivitas penggunaannya.
Dalam dokumen resmi yang disampaikan Wakil Bupati Ahlan Djumadil pada sidang DPRD Selasa (29,07), disebutkan bahwa dana tambahan tersebut akan digunakan untuk berbagai program, seperti pemenuhan infrastruktur, bantuan alat-alat perikanan dan pertanian, pembangunan rumah layak huni, hingga penyediaan air bersih dan telekomunikasi desa terpencil. Namun, tidak dijelaskan secara rinci berapa alokasi per program maupun indikator keberhasilannya.
Sementara itu, dalam aspek pendapatan, APBD-P mencatat kenaikan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari Rp393,8 miliar menjadi Rp517,4 miliar.
Kenaikan ini tampak impresif di atas kertas, namun tidak dibarengi penjelasan konkret dari sektor mana peningkatan itu bersumber, apakah dari retribusi, pajak daerah, atau optimalisasi aset. Yang lebih mencemaskan, pendapatan transfer justru turun sebesar Rp95 miliar lebih sesuai KMK 29/2025, yang artinya ketergantungan pada pemerintah pusat tetap tinggi.
Pemerintah daerah mengklaim terjadi efisiensi sebesar Rp95 miliar dari Dana Alokasi Khusus (DAK), namun “efisiensi” ini tampak lebih seperti penyesuaian paksa akibat penurunan transfer pusat, ketimbang hasil penghematan terencana. Namun, belanja daerah tetap bertambah seiring penambahan program, yang secara keseluruhan membuat struktur APBD-P 2025 berubah dari Rp2,5 triliun menjadi Rp2,528 triliun, dengan posisi defisit/surplus tetap nol.
Angka-angka ini secara matematis seimbang, namun publik patut bertanya: apakah keseimbangan ini hanya di atas kertas, atau benar-benar menjamin efisiensi dan manfaat bagi masyarakat. Penambahan anggaran untuk “2 OPD baru”, “penyesuaian mandos pendidikan”, hingga “bantuan alat-alat perbengkelan” terdengar populis, namun tanpa rincian pelaksanaan dan evaluasi yang memadai, semua itu berpotensi menjadi pengulangan pola belanja yang tidak berdampak.
Belum lagi, penyesuaian mandos pendidikan 20% diklaim untuk membayar tunjangan guru SMA/SMK ASN dan P3K. Namun, hingga kini, belum ada laporan evaluasi program sejenis sebelumnya, padahal tunjangan guru selalu jadi isu sensitif terkait ketimpangan dan keterlambatan.
Di hadapan DPRD, Wakil Bupati Ahlan Djumadil, mengajak anggota dewan memberi masukan atas nota keuangan ini. (Tim)
