WEDA, FN | Tim Penasihat Hukum Khairun Risal Dan Patners Advokat dan Konsultan Hukum, keluarga korban pembunuhan Irfan Iqbal, Law Office Hairun Rizal & Partner, menyampaikan pernyataan pers di Weda, Senin (15/9/2025). Mereka menegaskan bahwa kasus ini tidak hanya melibatkan satu orang pelaku, serta meminta kepolisian menjerat para terduga pelaku dengan pasal pembunuhan berencana.
Dalam keterangan resmi, tim hukum yang dipimpin oleh Hairun Rizal menjelaskan bahwa pada hari yang sama mereka mendatangi Polres Halmahera Tengah untuk berkoordinasi dengan Kapolres, Kasat Reskrim, serta penyidik terkait perkembangan perkara. Menurut mereka, penyidikan selama ini baru menetapkan satu tersangka atas nama Mahdi Umacina yang sudah ditahan, namun data lapangan menunjukkan adanya lebih dari satu pelaku.
“Berdasarkan keterangan saksi pemilik kos, Odeh Sarmin, pelaku terdiri dari lima orang laki-laki dan satu perempuan yang datang bergiliran ke TKP. Ada yang pertama menemui pacar korban, lalu naik ke lantai dua dan mengetuk pintu kamar sebelum melakukan tindakan. Maka patut dipertanyakan apakah ini masuk kategori pengeroyokan atau perorangan, tapi akibatnya jelas: korban kehilangan nyawa,” terang Hairun Rizal
Iya juga menyoroti belum adanya SP2HP (Surat Perkembangan Hasil Penyelidikan/Penyidikan) yang diterima pihak keluarga sejak kejadian. Karena itu, kedatangan mereka ke Polres juga untuk memastikan kelengkapan administrasi perkara, termasuk meneliti apakah SPDP (Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan) telah dikirimkan ke Kejaksaan Negeri Halmahera Tengah. “Menurut Kasat Reskrim, SPDP sudah disampaikan ke kejaksaan, tahap I sudah berjalan, dan berkas masih dalam pemeriksaan,” jelasnya.
Hairun, sapaan akrabnya, menekankan bahwa pasal yang digunakan penyidik semula, yakni Pasal 351 ayat (3) KUHP tentang penganiayaan dengan ancaman 7 tahun penjara, tidak sesuai dengan fakta. Mereka mendesak agar pasal diubah menjadi Pasal 338 KUHP tentang pembunuhan, bahkan Pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana dengan ancaman maksimal pidana mati, seumur hidup, atau 20 tahun penjara.
“Dari rangkaian fakta, sangat mungkin ini dikualifikasi sebagai pembunuhan berencana. Karena itu, kami meminta penyidik memperhatikan tiga hal: pertama, penyidikan transparan dan akuntabel. Kedua, setiap perkembangan harus diinformasikan ke keluarga dan penasihat hukum. Ketiga, bila bukti mencukupi, jaksa dan penyidik harus merubah pasal serta menambah tersangka,” tegasnya.
Selain itu, Hairun mengungkap adanya bukti percakapan yang mengindikasikan pacar korban turut mengetahui rangkaian peristiwa. Mereka menilai pacar korban patut diperiksa lebih mendalam, bahkan bisa dijadikan tersangka sesuai Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. “Pemeriksaannya cenderung berbelit-belit. Penyidik perlu melibatkan psikolog agar potensi menghilangkan barang bukti atau melarikan diri bisa dicegah, mengingat domisili mereka bukan di Halmahera Tengah,” tambahnya.
Hairun juga menyinggung soal olah TKP yang belum dilakukan di lokasi sebenarnya. Berdasarkan keterangan Polres, hal itu ditunda demi mencegah kericuhan massa, sehingga direncanakan digelar di Mapolres. Namun, mereka menegaskan olah TKP harus melibatkan keluarga dan penasihat hukum agar sesuai dengan kronologi nyata di lapangan.
Lebih lanjut, ia mengingatkan adanya kemungkinan otopsi jenazah korban jika penyidikan mengarah pada Pasal 338 atau 340 KUHP. Hal ini membutuhkan persetujuan keluarga. “Kami sudah berkoordinasi dengan ayah korban, dan beliau bersedia jika otopsi dilakukan demi kepastian hukum,” ujarnya.
Dalam investigasi sendiri, tim hukum telah memeriksa saksi-saksi selain yang diperiksa oleh penyidik untuk memastikan kesesuaian data. Mereka menegaskan akan terus mengawal proses hukum ini hingga ke kejaksaan dan persidangan di Pengadilan Negeri Soasio, Tidore.
“Korban adalah tulang punggung keluarga yang bekerja sebagai security PT IWIP. Karena itu, rasa keadilan bagi keluarga dan masyarakat harus ditegakkan. Integritas Kapolres dan tim penyidik menjadi taruhan. Kami akan memastikan perkara ini berjalan transparan hingga vonis di pengadilan,” tutup tim penasihat hukum.
Sebagai catatan, peristiwa ini bermula pada Minggu pagi, 7 September 2025, ketika Irfan Iqbal (23) ditemukan meninggal dunia usai dipukul di sebuah kos di Desa Lelilef Waibulan. Korban yang bekerja sebagai karyawan PT IWIP bagian keamanan diduga terlibat konflik pribadi dengan pacarnya sebelum peristiwa berujung maut. Kasus tersebut kemudian dilaporkan resmi oleh keluarga korban ke Polres Halmahera Tengah pada 8 September 2025, dengan tuntutan agar pelaku dijerat Pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana.
Kini, dengan adanya pernyataan resmi tim penasihat hukum, keluarga menegaskan akan terus mengawal jalannya proses hukum hingga persidangan demi memastikan keadilan benar-benar ditegakkan.
Diketahui, tim Penasehat Hukum yang menanggani perkara tersebut, antara lain Hairun Rizal SH. MH., ABD Rahim Odeyani SH. MH, dan Sugar Aziz SH (WAN)
