WEDA, FN | Eks Pembina Pengurus Karang Taruna Desa Waleh, Kecamatan Weda Utara, kembali menyoroti aktivitas Perusahan BPN dan Dua Perusahan SubKontraktor yang beraktivitas di Weda Utara dan sekitarnya, yang jadikan Jalan Raya lintas Waleh-Fritu Kecamatan Weda Utara. Pasalnya, akibat aktifitas Perusahan merusak jalan karena perusahan menjadikan jalan Utama sebagai Jalan Holing Perusahan.
Salah satu Eks Pembina Karang Taruna Waleh, Rifki Alaudin SH. menilai Pihak BPN Harus bertanggung jawab penuh atas kerusakan tersebut, sebab aktivitas bongkar muat hasil nikel melalui jalan raya yang dijadikan Jalan Holing.
“Informasi yang ditemukan bahwa BPN melakukan pinjam pakai izin dua perusahan untuk melintas, karena kedua perusahan belum mengantongi izin pengunaan jalan sebagai Holing hasil nikel perusahan,”kata
Jauh sebelumnya pemerintah Desa sudah ada upaya menghimbau kepada pihak BPN, untuk perbaiki kerusakan tersebut. Namun, nampaknya pihak perusahan lambat tidak sesuai kesepakatan waktu. “Ini dinilai tidak perhatikan desa, padahal sudah menjadi kewajiban perusahan untuk perhatikan masyarakat dan Desa lingkar tambang,”terang Rifki.
Selain itu, DPRD juga sudah melakukan fungsi pengawasan. Pada saat turun pengawasan, ditemukan kerusakan tersebut dan memberikan teguran kepada Pihak Perusahan, agar secepatnya perbaiki kerusakan tersebut.
“Itu Jalan lintas Utama Masyarakat Halteng, kalau rusak akibat perusahan maka wajib untuk diperbaiki. Karena menyangkut kenyaman para penguna Jalan,”tutup rifki.
Kegiatan tersebut diduga kuat menyalahgunakan fasilitas negara da merugikan masyarakat umum. “Kami mendesak kepada Satgas Pengawasan Kawasan Hutan (PKH) dan Inspektur Tambang agar segera melakukan peneyelidikan dan penindakan hukum,” bebernya.
Sebab pihak perusahaan secara terang-terangan melanggar aturan hukum dan ketentuan Undang-undang Nomor 2 tahun 2025 tentang Pertambangan, Permen ESDM No 7 tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Kaidah Teknik Pertambangan, dikuatkan dengan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 5 tahun 2025 tentang Penertiban Kawasan Hutan.
Juga Peraturan daerah (Perda) Nomor 3 tahun 2024 tentang Tata Ruang Wilayah (TRW) Kabupaten Halmahera Tengah. “Penggunaan dan merusak fasilitas negara oleh PT BPN masuk kategori pelanggaran berat serta tindakan melawan hukum. (WAN)
