WEDA, FN | PT. RSJ-MAI Site Sepo yang beroperasi di Kecamatan Weda Utara dinilai melanggara aturan. Pasalnya, kebijakan perusahan merugikan karyawan serta bertentangan dengan perjanjian kerja yang sudah tidak sesuai dengan Undang-undang Ketenagakerjaan.
Korlap aksi, Ikbal Dahlan, menjelaskan bahwa perusahaan sebelumnya telah memiliki perjanjian kerja dalam kontrak yang mengatur hak, kewajiban, serta konsekuensi bila terjadi pelanggaran. Namun, perusahaan justru mengeluarkan memo baru yang dinilai menyimpang.
“Dalam kontrak sudah jelas, ada mekanisme teguran, SP1, SP2, SP3, baru sampai pada pemutusan hubungan kerja. Tapi kenyataannya, perusahaan langsung mengeluarkan aturan alpa satu hari langsung PHK, terlambat dua hari juga PHK,” ungkap Ikbal, Kamis (2/10)
Menurutnya, praktik pemutusan hubungan kerja dilakukan secara sepihak dan disertai paksaan agar karyawan menandatangani surat pengunduran diri. Dengan cara itu, perusahaan hanya membayar sisa hari kerja tanpa memenuhi hak karyawan sesuai kontrak.
“Banyak teman-teman sudah dipaksa resign. Mereka hanya dibayar sisa kerja, sementara sisa kontrak tidak dibayar. Itu jelas bertentangan dengan undang-undang yang berlaku,” tegasnya.
Selain aturan PHK sepihak, karyawan juga mempersoalkan kebijakan pemotongan gaji. Perusahaan disebut memberlakukan potongan bila terjadi kerusakan unit, cuti, hingga absensi tanpa prosedur yang jelas. Bahkan, kontrak kerja yang ada pun dinilai cacat administrasi karena tidak bermaterai.
“Kontrak tidak ada materai, tapi perusahaan justru membuat aturan tambahan dengan memo yang merugikan karyawan. Itu membuat kami curiga, apakah perusahaan ini sah secara aturan atau justru ilegal,” sambung Ikbal.
Para karyawan kini menghentikan aktivitas kerja sampai ada tanggapan resmi dari manajemen perusahaan. Mereka menegaskan aksi tersebut akan berlanjut hingga tuntutan dipenuhi, termasuk desakan agar Kepala HRD segera mundur dari jabatannya. (WAN)
