WEDA,FN|Wakil Bupati Halmahera Tengah, Ahlan Djumadil, dalam sambutan pada Sidang Paripurna DPRD, menegaskan bahwa seluruh program dan kegiatan yang direncanakan dalam APBD 2026 harus berkontribusi nyata untuk menurunkan angka kemiskinan, mengurangi pengangguran terbuka, serta meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM).
“Kita semua sepakat bahwa setiap anggaran yang dialokasikan pada masing-masing SKPD harus mampu memberikan nilai tambah terhadap perbaikan pendidikan, kesehatan dan pendapatan masyarakat,” tegas Wabup.Kamis (27/11).
Ia mengajak seluruh pihak untuk mengedepankan kepentingan publik di atas kepentingan pribadi maupun golongan, dan memastikan anggaran pelayanan masyarakat tidak teralihkan untuk belanja perjalanan dinas atau tambahan penghasilan ASN yang dinilai sudah cukup.
Tahun 2026, Pemkab Halteng memperketat proses verifikasi RKA bukan hanya karena penurunan alokasi TKDD sebesar Rp 480 miliar, tetapi juga untuk memastikan seluruh rencana anggaran selaras dengan visi dan misi daerah. Wabup menyoroti perangkat daerah yang hingga akhir November 2025 belum merealisasikan fisik belanja modal dan barang/jasa hingga 100 persen.
Ia menekankan perlunya percepatan realisasi anggaran hingga akhir Desember, agar alokasi program 2026 tidak tertunda akibat beban kegiatan yang belum terselesaikan. Mulai tahun depan, tender proyek fisik direncanakan dilakukan pada akhir Desember 2025 agar pelaksanaan kegiatan dapat berlangsung selama satu tahun penuh. “Fungsi koordinasi harus diaktifkan, SDM perangkat daerah juga harus ditingkatkan agar realisasi belanja modal dan belanja barang/jasa lebih cepat,” ujarnya.
Wakil Bupati merinci 12 perioritas sejumlah program besar yang akan digulirkan pemerintah daerah pada tahun 2026, antara lain. Insentif Ibu Hamil & Menyusui: 3.335 orang Rp 23,6 miliar. Insentif Lansia: 3.257 orang Rp 19,5 miliar. Insentif Janda: 1.823 orang Rp 10,9 miliar. Insentif Anak Yatim Piatu: 801 orang Rp 4,8 miliar. Insentif Imam & Pendeta: Rp 9,08 miliar. Pembangunan Rumah Layak Huni: 183 unit Rp 47,9 miliar
Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni: 1.637 unit Rp 58,5 miliar. Pembangunan Dapur Sehat: Rp 6 miliar. Tanggap Darurat: Rp 311 juta Subsidi Token Listrik: Rp 9 miliar untuk 7.100 KK berdaya 450–900 VA Alokasi Dana Desa: Rp 234 miliar atau 17% (naik dari ketentuan 10%) Biaya Pengembalian Jenazah: Rp 250 juta
Selain program di atas, Wabup menyebut masih banyak kegiatan peningkatan pendapatan masyarakat yang telah diinput pada RKA perangkat daerah. Setelah melewati pembahasan intensif dengan DPRD, Rancangan APBD 2026 akhirnya disepakati dengan komposisi sebagai berikut, Pendapatan Daerah: Rp 1,839 triliun, PAD: Rp 399,9 miliar, Pendapatan Transfer: Rp 1,431 triliun
Wabup mengapresiasi kinerja perangkat daerah karena PAD 2025 telah melampaui target, mencapai Rp 330 miliar atau 101 persen dari penetapan.
Belanja Daerah: Rp 1,979 triliun
Belanja Operasi: Rp 1,031 triliun
Belanja Modal: Rp 697,5 miliar
Belanja Tak Terduga: Rp 15 miliar
Belanja Transfer: Rp 234,5 miliar
Pembiayaan: Rp 146 miliar
Defisit: Rp 140 miliar
Di akhir sambutannya, Wabup berharap APBD 2026 dapat menjadi instrumen untuk mempercepat pembangunan dan pelayanan masyarakat. “Semoga Allah SWT Tuhan Yang Maha Esa selalu melindungi kita dalam menjalankan tugas pemerintahan dan pembangunan,” tutupnya. (Wan)
