Lima Ranperda Inisiatif Disampaikan DPRD Halteng
WEDA,FN|Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Halmahera Tengah menggelar Rapat Paripurna Ke-17 Masa Persidangan I Tahun 2025 dalam rangka penyampaian Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Hak Inisiatif DPRD, yang berlangsung di Ruang Rapat Paripurna DPRD Halmahera Tengah, Weda, Senin, 23 Desember 2025.
Rapat paripurna tersebut dihadiri oleh Bupati dan Wakil Bupati Halmahera Tengah, unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), Sekretaris Daerah, staf ahli dan asisten, pimpinan OPD, camat, kepala desa, pejabat eselon III lingkup Pemerintah Kabupaten Halmahera Tengah, serta undangan lainnya.
Mengawali rapat, Wakil Ketua I DPRD Halmahera Tengah, Munadi Kilkoda, dalam sambutan pendahuluannya menyampaikan bahwa rapat paripurna merupakan bagian penting dari pelaksanaan fungsi legislasi DPRD. Ia menegaskan bahwa penyampaian Ranperda Hak Inisiatif DPRD merupakan wujud komitmen DPRD dalam menghadirkan regulasi yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat serta mendukung penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah yang lebih baik.
Setelah rapat dinyatakan kuorum dan dibuka secara resmi, agenda dilanjutkan dengan penyampaian Ranperda Hak Inisiatif DPRD. Dalam rapat paripurna tersebut, Kabir Kahar selaku Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Kabupaten Halmahera Tengah, mewakili anggota DPRD lainnya, menyampaikan pokok-pokok 5 (lima) Rancangan Peraturan Daerah Hak Inisiatif DPRD Kabupaten Halmahera Tengah.
Secara garis besar, kelima Ranperda tersebut mencakup penguatan pengelolaan sampah secara terpadu dan berkelanjutan, pemberdayaan usaha mikro sebagai pilar ekonomi kerakyatan, penataan dan perlindungan kawasan sempadan sungai guna menjaga fungsi lingkungan dan mencegah bencana, larangan praktik prostitusi dalam rangka menjaga ketertiban umum serta nilai sosial masyarakat, serta pengakuan dan perlindungan hak masyarakat hukum adat sebagai bentuk penghormatan terhadap kearifan lokal dan kepastian hukum bagi masyarakat adat. Seluruh Ranperda tersebut diharapkan menjadi landasan regulasi yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat dan mendukung pembangunan daerah yang berkelanjutan.
Setelah pembacaan Ranperda tersebut, agenda rapat paripurna dilanjutkan dengan penyerahan dokumen Ranperda dari DPRD kepada Bupati Halmahera Tengah, yang didampingi oleh Wakil Bupati, untuk selanjutnya dipelajari dan dibahas lebih lanjut oleh Pemerintah Daerah bersama DPRD sesuai dengan tahapan dan mekanisme peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Rapat paripurna kemudian ditutup dengan harapan agar seluruh proses pembahasan Ranperda dapat berjalan lancar, transparan, dan menghasilkan regulasi yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Kabupaten Halmahera Tengah. (WAN)
