Asrul: Pastikan Pilkades Sesuai Ketentuan, PMD Tak Boleh Berikan Tafsiran Liar
WEDA,FN|Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Komisi I, gelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Mitra Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) Halteng.
Fokus Utama pembahasan RDP dinas terkait adalah, memastikan seluruh tahapan Pilkades serentah berjalan sesuai ketentuan, serta menjunjung tinggi prinsip-prinsip demokrasi yang jujur, adil dan transparan.
Ketua Komisi I Asrul Alting menyampaikan, bahwa pelaksanaan Pilkades tidak boleh keluar dari koridor hukum yang berlaku. Ini harus menjadi perhatian serius dinas BPMD, agar tidak bersikap pasif dan memberikan tafsir liar yang berkembang di lapangan.
“Jangan ada pembiaran. Hak pilih masyarakat itu bukan untuk dipermainkan. Kalau ada panitia yang membuat aturan sendiri dan membatasi warga yang secara sah memiliki KTP desa, itu pelanggaran serius,”kata Asrul.
Lanjut Asrul, Pilkades harus berjalan sesuai aturan. Tidak boleh ada kebijakan yang membatasi hak pilih masyarakat tanpa dasar hukum yang jelas. Semua warga yang memenuhi syarat administratif harus dijamin hak pilihnya. Komisi I juga menyoroti potensi persoalan di lapangan, khususnya terkait penafsiran aturan oleh panitia di tingkat desa.
“Oleh karena itu, DPRD mendorong Dinas PMD, agar memberikan pedoman yang tegas dan seragam, guna menghindari polemik di tengah masyarakat,”tegas Asrul.
Ia juga menekankan bahwa seluruh tahapan Pilkades, harus mengacu pada ketentuan hukum yang berlaku, termasuk Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014, yang menjamin pelaksanaan Pilkades secara demokratis, adil, dan tidak diskriminatif. Regulasi ini menjadi pedoman utama pada pilkades yang akan berlangsung pada 9 Mei 2026 mendatang. (Wan)
