WEDA, FN|Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Halteng gelar rapat Paripurna pandangan Fraksi-Fraksi APBD tahun 2025. Dalam pandangan Fraksi-Fraksi tersebut, Fraksi PDIP memberikan catatan penting dalam kepada Pemda Halteng, antara lainnya
Pertama; Pemda Harus jelaskan secara rinci terkait dengan, khususnya PAD sehingga bisa kami ketahui sektor mana yang belum tercapai PAD sesuai target dan apa Faktor penyebab serta strategi pemda dalam mengoptimalkan PAD terutama dari sektor pertambangan, pemanfaatan aset daerah maupun sektor pendapatan lainnya.
Kedua; terhadap belanja daerah kami meminta kejelasan mengenai dengan program kegiatan yang realisasinya rendah, sehingga tidak tercapai target. Apa penyebabnya dan bagaimana solusinya.
Ketiga; kami meminta kejelasan besarnya sisa lebih besar anggaran Silfa tahun anggaran 2025.
Keempat; Kejelasan terkait tindak lanjut atas seluruh rekomendasi, Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) Perwakilan Malut. Ada berapa rekomendasi yang di selesaikan dan mana yang masih dalam proses.
Ketua Fraksi PDIP Ibrahim Layn dalam pidato penyampaian pandangan Fraksi menyampaikan, bahwasanya PDIP sangat mendukung setiap kegiatan Pemda Halteng. Fraksi PDIP akan tetap menjalankan fungsi pengawasan secara strategis, objektif dan bertanggung jawab.
“Kami meyakini bahwa kemajuan Halteng hanya dapat didudukan dalam tanda pengelolaan pemerintahan yang bersih, pembangunan berkelanjutan, serta komitmen bersama untuk menempatkan kepentingan rakyat di atas segalanya, ” kata Ketua Fraksi PDIP.
Sementara itu, pandangan Fraksi Nasdem yang di bacakan langsung Sekertaris Fraksi Nasdem, Lukman Esa, juga memberikan catatan penting kepada pemda Halteng, Yakni;
Pertama; peningkatan anggaran belanja daerah harus mampu menurunkan Angka kemiskinan daerah,
Kedua; pertumbuhan ekonomi daerah harus mampu menaikan Indeks pembangunan manusia
Ketiga; program pembangunan harus menyentuh agar permasalahan daerah tentang variabel kemiskinan dapat di selesaikan dengan penuh keyakinan dan kesetaraan.
Keempat; sumber pendapatan hasil daerah masih bergantung pada sektor pertambangan, namun harus pada sektor lainnya diantaranya sektor pariwisata, perikanan dan kelautan, pertanian perkebunan, perindustrian perdagangan, serta koperasi dan UKM termasuk dengan Perusda dan PDAM.
Kelima; pemda harus mengambil langkah cepat untuk koordinasi dan konsultasi dengan pemerintah provinsi Maluku Utara, dan Pemerintah pusat untuk membayar atau melunasi utang DBH.
Sedangkan pandangan Fraksi Nasdem, yang bacakan langsung Ketua Fraksi, Devi Dodi Diantoro menegaskan, bahwa ada beberapa catatan penting yakni
Pertama; belanja operasi (khususnya belanja pegawai dan hibah) perlu dijaga agar tidak menurunkan pelayanan publik, apalagi dalam bidang pendidikandan kesehatan.
Kedua; Belanja modal sebesar Rp634 miliar (81,92%) kami sambut baik, namun fraksi menekankan pentingnya pengawasan pelaksanaan proyek infrastruktktur agar tidak menimbulkan deviasi kualitas dan waktktupelaksanaan.
Ketiga; Kegiatan mutu pendidikan lewat beasiswa bagi masyarakat kabupatenhalmahera tengah perlu dilanjutkan dan diawasi agar pemberian beasiswasesuai dan tepat sasaran.
Keempat; Pembiayaan daerah dengan tingkat realisasi sebesar Rp.340 miliar 506juta rupiah (99,85%) berasal dari penyesuaian SiLPA 2024.
“Kami meminta agar: 1. SiLPA tidak dijadikan solusi permanen atas ketidaktktepatan perencanaan. 2. Alokasi pembiayaan diarahkan ke sektktor produktktif, terutama yang menyentuh masyarakat secara langsung seperti ketahanan pangan, ketenagakerjaan, dan UMKM, ” Tegas Dodi. (Wan)
