WEDA,FN|Balai Wilayah Sungai (BWS) Maluku Utara di bawa Kementrian Pekerjaan Umum Direktorat Jendral Sumber Daya Air diduga kuat telah melakukan pembiaran terhadap kegiatan perubahan alur sungai Kobe yang di lakukan oleh PT IWIP yang diduga kuat belum mengantongi izin yang sah.
Padahal sesuai aturan untuk Pengalihan Alur Sungai Sesuai dengan Peraturan Menteri PUPR Nomor 21 Tahun 2020, setiap pengalihan alur sungai harus mengantongi izin dan melewati kajian hidrologi serta dampak lingkungan yang ketat.
Dugaan kelalaian Balai Wilayah Sungai (BWS) Maluku Utara dalam pengawasan pengalihan atau perubahan aliran sungai kerap memicu masalah lingkungan, seperti erosi dan kerusakan infrastruktur.
Informasi yang di himpun, bahwa Balai Wilayah Sungai (BWS) Maluku Utara juga terkesan membiarkan pelanggaran garis sempadan sungai yang dilakukan oleh PT IWIP saat melakukan aktifitas penimbunan di bekas PT GMG.
Terdapat aliran sungai Kobe yang diubah sehingga melanggar jarak sempadan Sungai Kobe yang berada pada titik koordinat 0°28’03.55″N 127°54’00.89″E.
Dan regulasi garis Sempadan sungai merupakan kawasan lindung yang sangat vital untuk meminimalkan risiko bencana (banjir dan erosi) serta menjaga ekosistem.
Dan perubahan aliran sungai yang dilakukan tanpa izin resmi atau ilegal adalah tindakan melanggar hukum yaitu
1. Mengubah bentuk atau memindahkan aliran sungai tanpa Rekomendasi Teknis dan izin resmi adalah bentuk pelanggaran terhadap Undang-Undang Sumber Daya Air. Izin tidak dapat diterbitkan jika sungai sudah terlanjur diubah tanpa kajian teknis dari balai wilayah sungai terkait.
2. Setiap orang atau badan usaha yang dengan sengaja melakukan perubahan aliran sungai tanpa izin berhadapan dengan sanksi berat sesuai pada Pasal 70 huruf a dan c UU No 17 Tahun 2019, maka terhadap pelanggaran tersebut dapat dikenai sanksi pidana penjara paling singkat 1 tahun dan paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 dan paling banyak Rp5.000.000.000,00.
Selain itu, publik juga menyoroti nasib sungai Kobe akibat dampak dari aktivitas Penimbunan yang diduga tanpa dokumen sah. Aktivitas tersebut mengancam tercemarnya sungai Kobe yang juga melintasi pemukiman penduduk.
Buktinya, berdasarkan citra satelit, luasan DAS Sungai Kobe diperkirakan sekitar 814Km persegi dimana seharusnya jarak antara sempadan sungai ke lokasi kegiatan minimal 100 meter, namun senyatanya berdasarkan citra satelit terdapat beberapa titik sempadan sungai yang kurang dari 100 meter (salah satunya diperkirakan berjarak 30 meter).
Dugaan pelanggaran yang dilakukan PT IWIP, publik menduga BWS Maluku Utara turut melakukan pembiaran karena diduga kuat aktivitas dilokasi tersebut telah berjalan sejak Mei 2025. (Wan)
