WEDA,FN|Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Fraksi Nasdem, Helmi Kasim terkait kesiapan dokumen perencanaan dan kejelasan penggunaan anggaran, terutama di Kabupaten Halmahera Tengah yang telah mengalokasikan dana sebesar Rp30 miliar dalam RKA tahun berjalan, yang bakal diberikan kepada Pemprov dalam rangka program pembangunan akses Jalan Strategis Trans Halmahera, menghubungkan Ibu Kota Provinsi Maluku Utara (Sofifi) – Kobe (Halteng) – Halmahera Timur (Ekor) tersebut, merupakan proyek besar antarwilayah. Namun dalam pembahasan RKA bersama Dinas PUPR Halteng, banyak hal dinilai belum siap dan menimbulkan tanda tanya besar dari DPRD. “Belum ada dokumen teknis yang di terima pemerintah daerah. Namun, hampir kurang lebih Rp 30 meliar sudah di masukan dalam RKA tahun 2026 nanti,”Tanya Helmi.
Politisi NasDem itu mengungkapkan dokumen tersebut menjadi dasar penting sebelum masuk ke tahap konstruksi. Saat pendalaman RKA, kami menanyakan kesiapan dokumen, jalur yang akan dibangun, hingga skema pengawasannya. Namun, dinas menyampaikan bahwa dokumen belum ada. Bahkan Dinas Perhubungan juga belum memiliki gambaran utuh terkait jalur dan pengaturan transportasi di wilayah ini. Helmi yang juga selaku Ketua DPC Organda Halteng tersebut. menjelaskan bahwa mobilitas masyarakat yang masuk di kabupaten Halmahera Tengah, sangat sangat tinggi, dengan ribuan orang dan ratusan kendaraan—mulai dari angkutan umum hingga truk logistik—melintas setiap hari. Menuntut kehadiran akses jalan yang lebih memadai untuk mendukung aktivitas ekonomi masyarakat dan perusahaan yang beroperasi lintas kabupaten.
Meski Pemerintah Provinsi gencar mendorong konsep pembangunan “segitiga emas”, Helmi menilai belum terlihat aksi nyata maupun perencanaan pendukung yang jelas, termasuk rencana pembangunan terminal transfer antar kabupaten.
Pihaknya juga menyoroti, anggaran sebanyak ini alangka baiknya pemerintah lebih fokus dulu pembangunan di Halteng, karna masih banyak sekali PR yang belum di selesaikan Pemda Halteng, banyaknya ruas jalan antar kecamatan yang belum diselesaikan, dan sejumlah program yang membantu perekonomian masyarakat yang lebih di utamakan. “Banyak jalan antar kecamatan masih terbengkalai. Padahal anggarannya sudah diplot. Ini menjadi pertanyaan besar masyarakat kepada DPRD,” tambahnya.
tak sampai disitu politisi Nasdem itu juga menegaskan bahwa persoalan ini telah menjadi catatan serius DPRD, terutama terkait transparansi penggunaan anggaran Rp30 miliar yang dialokasikan Pemda Halteng, untuk mendukung program provinsi. Hingga kini, progresnya disebut masih stagnan dan belum menunjukkan hasil konkret.
Di tengah situasi tersebut, masyarakat disebut semakin mempertanyakan kinerja pemerintah daerah maupun DPRD, tidak hanya dalam hal pembangunan jalan, tetapi juga terkait kebutuhan dasar lainnya seperti layanan air bersih. DPRD memastikan akan terus melakukan pengawasan ketat dan meminta pemerintah provinsi maupun kabupaten untuk menyampaikan dokumen perencanaan secara terbuka kepada publik sebelum tahapan pembangunan dilanjutkan.
“Untuk program yang di canangkan oleh pemerintah saat ini kami dari Fraksi Nasdem tidak menolak, namun kami akan mengkritisi apa yang menjadi kebijakan pembangunan yang ini memang bersumber untuk masyarakat,”ungkap Helmi. (Wan)
