WEDA,FN|Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa dan Amanat Nasional dalam pengambilan Keputusan terhadap Nota Keuangan dan Rancangan peraturan daerah tentang APBD Kabupaten Halmahera Tengah tahun 2026 sebagai sebuah pokok pikiran dalam menjalankan fungsi kontrol dan fungsi bajeting (budgeting).
“Kami memandang bahwa pendapatan daerah menjadi unsur penting dalam struktur APBD Kabupaten Halmahera Tengah yang merupakan sumber pembiyayaan dan investasi pembangunan daerah. Sebab, setiap program dan kegiatan dapat terlaksana, sangat ditentukan oleh besaran pendapatan yang mampu direalisasikan pada tahun berjalan,”Ucap Ketua Fraksi PKB, Devi Dodi Diantoro saat pembacaan pandangan Fraksi.
Menurut Fraksi PKB Permasalahan utama pendapatan daerah telah disampaikan oleh bapak bupati melalui Nota Keuangan RAPBD Tahun Anggaran 2026 Kabupaten Halmahera Tengah yaitu;
1. Data wajib pajak yang infalid, belum mutakhir, dan tidak terintegrasi.
2. Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) PBB-P2 belum terupdate dan masih
mengikuti NJOP lama
3. Belum terpenuhinya standar kompetensi penilai PBB-P2.
Sehingga kami Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa dan Amanat Nasional memberikan masukan yang dapat ditindaklanjuti untuk menunjang efektifitas dalam memperoleh penerimaan asli daerah, diantaranya;
1. Perlunya falidasi wajib pajak dan pemutakhiran data wajib pajak yang terintegrasi.
2. Perlu mengupdate Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) PBB-P2 mengikuti standar terbaru
3. Perlu meningkatkan kompetensi penilai PBB-P2
Lanjut Dodi, Selain ke tiga poin di atas, kami merasa penting kiranya diperhatikan beberapa hal krusial yang harus dipertimbangkan dalam merumuskan kebijakan tahun 2026, diantaranya sebagai berikut;
1. membentuk tim lintas sektor di dalam pemerintahan daerah untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD)
2. peningkatan efektifitas pelayanan serta kualitas air bersih yang masih menjadi problem di Kota Weda maupun Weda Tengah,.
3. pembangunan ruas jalan di kecamatan weda tengah terkhusus ruas jalan dari dua jari menuju presisi, menjadi perhatian serius pemerintah daerah. Langkah ini sebagai bentuk dalam mengurai kemacetan, mengurangi tingkat kecelakaan, serta mempermudah pendistribusian
barang dan jasa
4. Perlu adanya kajian strategis mengenai pembangunan jalan TRANS
KIE RAHA yang bersumber dari APBD sebesar 30 miliar dikarenakan status jalan merupakan jalan provinsi yang bukan kewenangan dari pemerintah kabupaten serta penggunaan program pemerintah harus sesuai dengan RPJMD dan RKPD yang disepakati.
Ia menambahkan Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa dan Amanat Nasional dalam pengambilan Keputusan terhadap Nota Keuangan dan Rancangan peraturan daerah tentang APBD Kabupaten Halmahera Tengah tahun 2026, sebagai sebuah pokok pikiran dalam menjalankan fungsi kontrol dan fungsi bajeting (budgeting).
“Kami memandang bahwa pendapatan daerah menjadi unsur penting dalam struktur APBD Kabupaten Halmahera Tengah yang merupakan sumber pembiyayaan dan investasi pembangunan daerah. Sebab, setiap program dan kegiatan dapat terlaksana, sangat ditentukan oleh besaran pendapatan yang mampu direalisasikan pada tahun berjalan,”ungkap Dodi. (Wan)
