Halteng Koleksi Material Ilegal
WEDA, FN | Ketua DPD LPP Tipikor Halteng Soroti, Fandi Risky melihat fenomena penggunaan bahan galian C atau Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB) ilegal, dalam pengerjaan proyek-proyek fisik yang menggunakan APBD Halteng telah menjadi praktik yang semakin meluas di daerah. Praktik ini menciptakan anomali yang menakjubkan sekaligus memprihatinkan, dimana pemerintah yang seharusnya menjadi penegak aturan justru menjadi penadah barang ilegal.
Selain pemda Halteng, pihak Kejaksaan dan Polres Halteng terkesan diam di tempat seakan-akan tidak ada pelanggaran hukum yang dilakukan pihak-pihak tidak bertanggungjawab. Pengaturan terkait pengelolaan MBLB di Indonesia telah memiliki payung hukum yang jelas. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara menjadi dasar regulasi utama. Dalam UU tersebut, pertambangan MBLB masuk dalam kategori Izin Usaha Pertambangan (IUP), yang wajib dimiliki oleh setiap pelaku usaha pertambangan.
Setiap kegiatan usaha pertambangan wajib memiliki IUP, IUPK, atau IPR. Ketentuan ini berlaku untuk semua jenis pertambangan, termasuk galian C yang sering dianggap sepele oleh masyarakat maupun aparatur pemerintah. Tambahan lagi, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah mengatur mekanisme pajak mineral bukan logam dan batuan.
MBLB sebagai salah satu sumber daya alam yang dikelola negara, seharusnya memberikan kontribusi pada pendapatan negara melalui mekanisme pajak. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan termasuk dalam kategori Pajak Daerah yang diatur dalam UU No. 1 Tahun 2022.
<span;>Tarif pajak MBLB ditetapkan sebesar 25% dari nilai jual hasil penambangan. Dengan besaran tersebut, potensi penerimaan daerah dari sektor ini sangatlah besar. Namun faktanya, karena maraknya penambangan ilegal, potensi pendapatan ini hilang begitu saja.
Ironisnya, pemerintah daerah yang seharusnya mengoptimalkan penerimaan pajak justru menjadi “pelanggan setia” dari aktivitas penambangan ilegal tersebut melalui proyek-proyek APBD. Penggunaan MBLB ilegal membawa konsekuensi hukum yang serius, tidak hanya bagi penambang tapi juga bagi pengguna material tersebut.
Berdasarkan UU No. 3 Tahun 2020, pelaku penambangan ilegal dapat dikenakan sanksi pidana berupa penjara paling lama 5 tahun dan denda hingga Rp100 miliar. Yang sering diabaikan adalah bahwa hukum juga menjerat penadah atau pengguna hasil tambang ilegal.Termasuk kontraktor proyek pemerintah yang dengan sengaja menggunakan material dari sumber ilegal.
Pasal 161 UU No. 3 Tahun 2020 menyebutkan bahwa setiap orang yang menampung, memanfaatkan, atau mengolah hasil penambangan dari pemegang IUP, IUPK, atau IPR yang tidak memiliki izin usaha dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun dan denda paling banyak Rp100 miliar. Praktik penggunaan MBLB ilegal dalam proyek APBD diduga terjadi melalui mekanisme yang melibatkan rantai kolusi antara aparatur pemerintah, kontraktor, dan penambang ilegal.
Aktifitas maraknya para penambang Galian C di wilayah Halmahera Tengah sudah menjadi hal yang lumrah, meskipun tak memiliki izin atau bahkan masuk dalam hutan lindung dan status hutan masih masuk pada Wilayah Tidore Kepulauan, tetap lakukan aktivitas karena ada proyek fisik dari APBD yang harus di kerjakan. Selain itu, meskipun sudah ada peringatakan dari pihak Polda Malut, KPH Oba/Payahe yang merupakan memiliki.
Sementara itu, praktisi Hukum Abdulallah Adam mengungkapkan, Akhir-akhir ini marak terjadinya aktivitas pertambangan khususnya pertambangan galian C yang notabendnya tidak mengantongi izin. Sebagaimana yang terjadi di kabupaten Halmahera tengah, ada beberapa oknum pemilik galian C yang tanpa izin mereka tetap melakukan aktivitas galian C, tanpa memperdulikan dampak lingkungan.
Dalam pandangan hukumnya beliau menyampaikan bahwa galian C dikategorikan suatu aktivitas pertambangan. Namun, dia di kualifikasi sebagai pertambangan non minerb. Hal ini sebagaiman yang diatur dalam Undang-Undang No.3 Tahun 2020, perubahan atas Undang-Undang No.4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.
“Bahwa ada sanksi pidana terhadap pelaku aktivitas galian C, yang tidak mengantongi izin usaha pertambangan, yaitu Pelaku dapat dipidana penjara paling lama 5 tahun dan/atau denda maksimal Rp100 miliar, berdasarkan Pasal 158 UU No. 3 Tahun 2020 Tentang Undang-Undang Minerba,”katanya.
Terlepas dari sanksi pidana pada UU Pertambangan Minerba, juga ada sanksi pidana oleh Pelaku yang melakukan usaha tanpa izin lingkungan, dapat dipenjara maksimal 3 tahun dan/atau denda hingga Rp3 miliar, sesuai dengan Pasal 109 UU No. 32 Tahun 2009 Tentang Undang-Undang Lingkungan Hidup. Bahkan ada sanksi juga terhadap pihak yang membeli atau menggunakan material dari tambang ilegal dapat dikenakan pidana penjara hingga 4 tahun, berdasarkan Pasal 480 KUHP Tentang penada material.
“Logika hukumnya seperti itu, apabila sesuatu yang dibuat dari awal itu tidak benar, maka akhirnya juga tidak akan benar dan tentu dari semua itu ada segala konsekuensi hukumnya, karena semua itu ada aturannya yang sudah diatur,”terannya.
Masih ada juga tuntutan perdata ke pengadilan, jika lahan yang di tambang itu merasa dirugikan. Jika benar bahwa aktivitas galian C di kabupaten Halmahera tengah, itu tidak mengantongi izin maka segala aktivitas tersebut dapat dikatakan aktivitas ilegal. Jika aktivitas tersebut ilegal maka tentunya pihak berwajib atau Aparat Penegak Hukum (APH) dalam hal ini Polres maupun kejaksaan Halmahera Tengah cepat bertindak untuk memberhentikan aktivitas ilegal tersebut dan oknum pemilik galian C harus dimintai pertanggungjawaban hukum sesuai dengan ketentuan yang sebagimana telah jelaskan diatas.
“Pihak APH juga diam dan tidak mengambil langkah hukum secepatnya, maka patut diragukan bentuk professional penegakan hukumnya,”tutupnya. (Wan)
