WEDA, FN|Selasa (08/09/2026) kemarin. Lembaga Kementerian Hukum Republik Indonesia, Kantor Wilayah Malut mengelar sosialisasi Badan Hukum Perseroan Perorangan bekerjasama dengan Dinas Koperasi dan UKM Halteng.
Kepala Dinas Koperasi dan UKM Halteng, ERNA MOHD. YAMIN SAMAD, S.So dalam materinya menjelaskan, Legalitas usaha adalah fondasi utama bagi usaha kecil atau UMKM untuk naik kelas karena membuka akses ke pembiayaan formal, pasar yang lebih luas, serta perlindungan hukum.
Manfaat Utama Legalitas Usaha:• Akses Permodalan: Memudahkan pelaku usaha mendapatkan pinjaman atau kredit dari bank dan lembaga keuangan resmi.• Kepercayaan Konsumen: Meningkatkan kredibilitas dan profesionalisme bisnis di mata pelanggan, investor, serta mitra kerja.•
Perluasan Pasar: Membuka peluang mengikuti pengadaan barang dan jasa pemerintah melalui LKPP atau bekerja sama dengan BUMN.• Perlindungan Hukum: Memberikan rasa aman dari penertiban serta melindungi merek atau produk dari pembajakan pihak lain.Jenis Legalitas Dasar untuk UMKM :• NIB (Nomor Induk Berusaha): Identitas resmi pelaku usaha yang dibuat secara online melalui OSS.• Sertifikat Halal & HAKI:
Pelengkap untuk meningkatkan nilai jual dan melindungi hak kekayaan intelektual produk.Kesadaran akan pentingnya legalitas usaha kini semakin kuat di kalangan pelaku usaha mikro kecil dan menengah (UMKM). Legalitas bukan sekadar soal kepatuhan terhadap aturan, melainkan juga bentuk perlindungan dan kepastian hukum dalam menjalankan bisnis. Banyak pengusaha kecil masih menganggap urusan izin usaha rumit, padahal langkah ini justru menjadi investasi jangka panjang yang bisa melindungi dari berbagai risiko.
“Dengan bentuk badan usaha yang jelas, pemilik bisnis lebih mudah memperoleh akses pendanaan, mengikuti tender, hingga menjalin kerja sama strategis dengan pihak lain. Tanpa legalitas, usaha cenderung rentan terhadap sengketa hukum, keterbatasan akses, serta kurangnya kepercayaan dari konsumen maupun mitra,”kata Kadis.
Lanjut Kadis, dalam era globalisasi, sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) memiliki peran yang sangat strategis dalam mendukung pertumbuhan ekonomi suatu negara. UMKM tidak hanya menjadi kontributor besar terhadap Produk Domestik Bruto (PDB), tetapi juga berfungsi sebagai tulang punggung dalam menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan pendapatan masyarakat (Lisyawati, 2022).
Di Indonesia, UMKM menyumbang lebih dari 60% terhadap PDB dan mempekerjakan lebih dari 97% total tenaga kerja nasional (Kementerian Koperasi dan UKM, 2020). Oleh karena itu, pengembangan UMKM diarahkan untuk meningkatkan daya saing melalui penguatan kewirausahaan, inovasi produk, dan legalitas usaha sebagai fondasi utama. Legalitas usaha, yang mencakup dokumen seperti Nomor Induk Berusaha (NIB), Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP), dan Tanda Daftar Perusahaan (TDP), adalah unsur penting yang menjadikan usaha diakui secara resmi dan memiliki perlindungan hukum (Indrawati, 2021).
“Dengan memiliki legalitas, pelaku UMKM dapat mengakses pasar yang lebih luas, melindungi merek dagang mereka, dan membangun kepercayaan dengan konsumen dan mitra bisnis, ” Terangnya.
Selain itu, legalitas usaha memberikan peluang untuk berpartisipasi dalam program pendampingan dan pembiayaan dari lembaga formal, termasuk pemerintah dan bank.Banyak pelaku usaha mikro dan kecil (UMK) di Indonesia berfokus pada operasional sehari-hari, mulai dari produksi, distribusi, hingga pemasaran.
Tidak sedikit yang beranggapan bahwa legalitas usaha bukanlah prioritas karena usaha masih tergolong kecil. Namun, pandangan ini justru menjadi penghambat utama bagi UMK untuk berkembang lebih besar dan berdaya saing. Izin Usaha Mikro dan Kecil (IUMK) bukan sekadar formalitas administrasi. Dokumen ini adalah landasan hukum yang memberikan kepastian legal, membuka akses pembiayaan, meningkatkan kredibilitas, serta memperluas peluang bisnis.
Apa Itu IUMK?IUMK (Ijin Usaha Mikro dan Kecil) adalah dokumen perizinan resmi yang diberikan kepada pelaku usaha mikro dan kecil melalui sistem Online Single Submission (OSS). Kehadirannya bertujuan memberi kepastian hukum dengan proses sederhana, cepat, dan transparan.IUMK diatur dalam Peraturan Presiden No. 98 Tahun 2014 serta diperkuat melalui PP No. 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan UMKM. Dengan sistem OSS, penerbitan IUMK dapat dilakukan secara online, gratis, dan relatif singkat (OSS Indonesia).
Manfaat Strategis IUMK bagi UMKM1. Perlindungan dan Kepastian HukumUsaha dengan IUMK diakui secara resmi oleh pemerintah. Legalitas ini memberikan perlindungan dari risiko penertiban maupun sengketa bisnis, sehingga pelaku usaha dapat beroperasi dengan lebih tenang.
2. Akses Lebih Luas ke PembiayaanIUMK menjadi salah satu syarat utama bagi UMKM untuk mendapatkan Kredit Usaha Rakyat (KUR) atau pinjaman dari lembaga keuangan. Bank menilai legalitas sebagai bukti kelayakan usaha (bankable).
3. Peningkatan Kredibilitas dan Kemitraan BisnisPerusahaan besar, BUMN, maupun pemerintah umumnya mensyaratkan legalitas sebelum menjalin kemitraan atau tender. Dengan IUMK, peluang kolaborasi dan kepercayaan konsumen meningkat secara signifikan.
4. Akses ke Program Pembinaan dan Pelatihan PemerintahUMKM berizin lebih mudah memperoleh fasilitas pendampingan, workshop, hingga promosi produk. Program ini dirancang untuk mempercepat transformasi UMKM naik kelas (Kementerian Koperasi dan UKM).
5. Kemudahan Ekspansi Pasar dan Perlindungan AsetLegalitas mendukung proses pendaftaran Hak Kekayaan Intelektual (HKI) serta membuka jalan untuk menembus pasar ekspor. Penelitian juga menunjukkan UMKM formal memiliki peluang lebih besar untuk tumbuh dan masuk ke rantai pasok global (J-PAL). (Wan)
