WEDA,FN|Pemerintah daerah melalui Dinas Lingkungan Hidup (DLH), diminta melakukan pengawasan serta penertiban pelaku usaha penampungan limbah ban Bekas yang di tampung yang tak miliki izin dapat merugikan daerah pada sektor Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Selain dinas DLH, dinas lain seperti Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) juga serius melihat persoalan tersebut, agar ini menjadi perhatian para pelaku sebagai dasar PAD. “Jangan dibiarkan pelaku yang tidak taat aturan Pemerintah, dan tidak seenaknya para pelaku usaha melakukan aktivitas yang dampang lingkungannya kepada masyarakat,”ucap salah satu warga setempat.
Lanjutnya, limbah ban bekas merupakan Limbah Bahan Berbahaya dan beracun (B3), karena dalam limbah tersebut terdapat resedu minyak, karbon hitam, dan bahan kimia lainnya. Sehingga, apabila di bakar maupun di timbun akan berpotensi mencemari tanah, udara. Hal ini berdasarkan PP Nomor 22 tahun 2021 dan Permen LHK Nomor 6 Tahun 2021, tentang kegiatan pengumpulan dan pengelolaan limbah ban bekas, termasuk katagori berisiko tinggi dan wajib milki izin serta pengawasan oleh dinas Terkait. (Wan)
