WEDA, FN | Komisi II Dewan Perwakilan Daerah (DPRD) Kabupaten Halmahera Tengah (Halteng), Menyoroti Dana Bagi Hasil (DBH) kurang lebih Sebesar 261.686.405.831.12, hingga kini belum direalasi oleh Pemprov Malut terhitung sejak tahun 2011 pada triwulan 4, tahun 2012 triwulan 1 dan 2, kemudian pada tahun 2021, tahun 2023, hingga tahun 2024.
Ketua Komisi II DPRD Halteng Lukman Esa mengatakan bahwa mendesak kepada Gubernur Malut dan instansi terkait, untuk segera membayar hutang DBH yang menjadi hak kabupaten Halmahera Tengah, Karna dana tersebut akan di peruntukan untuk kepentingan rakyat dan pembangunan daerah.
Pasalnya DBH Halmahera Tengah yang begitu besar ini mengedap di Pemrov Malut, Sesuai Rekap Data Dana Bagi Hasil (DBH) yang diserahkan oleh Pemprov kepada komisi II DPRD Halteng, melalui Bagian Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Maluku Utara saat melakukan kunjungan konsultasi pada Kamis, tgl 19 Juni 2025 lalu.
“Dari itu hutang DBH tersebut sebelumnya, pada tgl 7 Maret tahun 2025 telah direalisasi sebesar 1.463.706.226,00 Miliar bersumber dari pajak rokok,”terang Lukman.
Politisi Ulung Partai Nasdem Lukman Esa Seruhkan pernyataan Gubernur Malut Melui beberapa media, yang pada prinsipnya menjelas bahwa Pemerintah Provinsi Maluku Utara telah menyalurkan Dana Bagi Hasil (DBH) kepada seluruh pemerintah kabupaten/kota. Masing-masing daerah menerima alokasi sebesar Rp 15 miliar.
“Sesuai hasil rakor bulan April kemarin, masing-masing DBH kabupaten/kota dianggarkan Rp 15 miliar dan itu sudah terbayarkan,” kata Gubernur Maluku Utara, Sherly Tjoanda Laos, usai menghadiri kegiatan Pramuka Siaga di Lapangan Sasadu Acango, Kecamatan Jailolo, Kabupaten Halmahera Barat, Minggu, 20 Juli 2025.
Lukman Esa yang Selaku Ketua fraksi Partai Nasdem menjelaskan pada tanggal 20 juni tahun 2025, telah dilakukan pembayaran melalui transfer masuk ke Pemerintah Daerah Halmahera hanya sebesar 5 Miliar Rupiah.
Maka dari total DBH yang belum dibayar oleh Pemerintah Provinsi, Kepada Pemerintah Halmahera Tengah sampai saat ini masih sangat besar, dengan jumlah total 256.686.405.831,12 Milyar lebih.
Pemerintah provinsi hanya menjadi perpanjangan tangan dari Pemerintah Pusat, untuk menyalurkan hak kabupaten dan kota. Jadi Dana Bagi Hasil itu setelah ditransfer oleh Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Provinsi, maka selanjutnya harus disalurkan kepada Kabupaten/Kota sebagai hak daerah penghasil. “tidak ada alasan, karna dalam ketentuan sudah jelas diatur.Tegas Lukman. (Tim)
