Simon Burnama: IUP Diberikan Negara, Sebagai Peluang Usaha Jangan Dimonopoli
WEDA, FN|Simon Burnama, sebagai putra daerah lingkar tambang serta Ketua Asosiasi Penyedia Tenaga Kerja Kabupaten Halmahera Tengah, menyambut baik dan memberikan dukungan terhadap Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor: 365.K/MB.01/MEM.B/2026.
Bagi kami, kebijakan ini harus menjadi momentum penting untuk memperkuat keberpihakan terhadap masyarakat, serta pelaku usaha lokal di daerah tempat kegiatan pertambangan berlangsung.
Perusahaan pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP) yang beroperasi dan memperoleh manfaat ekonomi dari sumber daya alam di Kabupaten Halmahera Tengah, sudah seharusnya memiliki kesadaran dan tanggung jawab moral, untuk membuka ruang sebesar-besarnya bagi masyarakat dan pengusaha lokal.
Negara telah memberikan kesempatan kepada perusahaan untuk mengelola sumber daya pertambangan melalui IUP. Karena itu, untuk kegiatan usaha penunjang yang dapat dikerjakan oleh masyarakat, UMKM, koperasi, BUMDes maupun badan usaha lokal, berikanlah ruang kepada orang daerah. Jangan seluruh mata rantai bisnis pertambangan dikuasai sendiri atau diserahkan kepada kontraktor dari luar daerah.
Kami tidak mempersoalkan investasi dari luar. Investasi tetap dibutuhkan. Namun investasi harus tumbuh bersama masyarakat di wilayah tempat perusahaan beroperasi. Jangan sampai kekayaan alam diambil dari Halmahera Tengah, aktivitas industrinya berlangsung di Halmahera Tengah, tetapi kesempatan usaha, pekerjaan, pengadaan barang dan jasa serta perputaran ekonominya justru lebih banyak dinikmati pihak dari luar daerah.
Bahkan untuk kebutuhan sederhana seperti sayur kangkung, daun bawang, cabai, rempah-rempah dan kebutuhan konsumsi lainnya, masyarakat lokal—termasuk kelompok ibu-ibu—mampu membangun UMKM dan menjadi pemasok apabila diberikan pembinaan, kepastian pasar dan kesempatan yang adil.
Apalagi untuk sektor yang lebih besar seperti penyediaan tenaga kerja, transportasi, logistik, konstruksi, katering, pengelolaan limbah, pengadaan barang dan jasa serta berbagai kegiatan pendukung industri lainnya. Jika seluruh pekerjaan dan kontrak terus diberikan kepada perusahaan dari luar, pertanyaan besarnya adalah: bagaimana pengusaha lokal mau tumbuh? Bagaimana UMKM naik kelas? Bagaimana BUMDes berkembang? Dan bagaimana aktivitas pertambangan memberikan efek berganda terhadap Pendapatan Asli Desa dan Pendapatan Asli Daerah?
Karena itu kami meminta seluruh pemegang IUP yang beroperasi di Kabupaten Halmahera Tengah, untuk tidak membangun pola bisnis yang eksklusif dan tertutup terhadap pengusaha lokal. Jangan menjadikan masyarakat lokal hanya sebagai penonton di atas tanahnya sendiri.
Kami juga memberikan apresiasi kepada Menteri ESDM Republik Indonesia atas perhatian terhadap penguatan peran pengusaha lokal.
Kebijakan ini harus dikawal sampai pada tingkat implementasi. Sehingga tidak berhenti sebagai dokumen administratif.
Sebagai putra lingkar tambang, saya menegaskan bahwa kami akan berdiri bersama pengusaha lokal, UMKM dan masyarakat Halmahera Tengah. Apabila terdapat pemegang IUP yang secara sistematis menutup ruang keterlibatan pengusaha lokal, kami siap melakukan konsolidasi dan aksi penolakan/boikot secara damai serta menempuh jalur pengaduan kepada instansi pemerintah yang berwenang.
Kami tidak meminta belas kasihan. Kami meminta kesempatan yang adil.
Sumber daya alam boleh dikelola untuk kepentingan investasi, tetapi masyarakat lokal harus tumbuh dan sejahtera bersama investasi tersebut.
“Tambang Berjalan, Pengusaha Lokal Bertumbuh, UMKM Naik Kelas, Desa dan Daerah Mendapat Manfaat.”
