WEDA, FN | Wakil Ketua DPRD Halmahera Tengah, Munadi Kilkoda, mengkritisi rencana pemerintah daerah yang akan mendatangkan guru kontrak dari Pulau Jawa pada tahun 2026. Menurutnya, persoalan utama pendidikan di Halteng bukan terletak pada jumlah tenaga pendidik, melainkan pada distribusi yang timpang di sejumlah wilayah.
Pemerintah Kabupaten Halmahera Tengah sebelumnya, mengumumkan akan merekrut guru dari luar daerah melalui skema kontrak satu tahun, menyusul pengesahan APBD Perubahan 2025. Kebijakan itu disebut sebagai upaya strategis menjawab kekurangan tenaga pengajar, khususnya di kecamatan-kecamatan yang kekurangan guru tetap.
Namun Munadi berpandangan lain. Ia menyebutkan, realitas di lapangan menunjukkan adanya penumpukan guru di sejumlah titik, sementara daerah lain justru mengalami kekosongan.
“Kitong (kami di Halteng) ini bukan kekurangan guru, tapi distribusi guru tidak merata karena ada penumpukan di beberapa tempat. Misalnya di SP2 Waleh, jumlah guru hampir sama banyak dengan jumlah siswa,”ujar Munadi kepada wartawan, Kamis, 31 Juli 2025.
Ia menilai, kebijakan masa lalu terkait pengangkatan guru PTT dan P3K telah cukup menjawab kebutuhan tenaga pendidik di Halteng. Persoalannya, kata dia, bukan lagi kuantitas, melainkan bagaimana pemerintah daerah mampu merumuskan kebijakan redistribusi dan peningkatan kualitas guru yang sudah ada.
“Kekurangan guru yang terjadi beberapa tahun silam sebenarnya sudah diatasi dengan pengangkatan guru PTT/P3K. Jadi praktis sekarang ini jumlah guru kita justru sudah lebih dari cukup. Tinggal bagaimana pemerintah daerah mendorong peningkatan kapasitas SDM tenaga pendidik yang telah tersedia,” tambahnya.
Rencana rekrutmen guru dari luar daerah sempat disampaikan Wakil Bupati Halteng, Ahlan Djumadil, yang menegaskan bahwa setiap kecamatan akan menerima sepuluh guru kontrak, lima untuk tingkat SD dan lima untuk SMP dengan fokus pada mata pelajaran inti.
Munadi meminta Pemda untuk meninjau kembali rencana tersebut karena dinilai kurang tepat. Ia menekankan bahwa alokasi anggaran yang besar sebaiknya diarahkan untuk peningkatan kualitas SDM guru lokal yang sudah ada, melalui pelatihan, bimbingan, dan program pengembangan lainnya, ketimbang merekrut guru kontrak dari luar daerah.
“Kebijakan pemda untuk dorong SDM Halteng lebih unggul dan kompetitif tentu itu sesuatu yang baik dan harus kita dukung, tapi itu dilakukan dengan mengontrak guru dari Jawa sebanyak 100 orang, saya kira itu kebijakan yang kurang tepat. Sebaiknya anggaran yang begitu besar diperuntukan untuk peningkatan SDM guru kita yg sudah ada, melalui pelatihan maupun bimbingan dan sebagainya.” Pungkasnya. (Tim)
