WEDA, FN|Setelah mencermati pidato penyampaian RanperdaPertanggungjawaban APBD Tahun Anggaran 2025 yang telah disampaikan oleh Saudara Bupati, pada beberapa waktu lalu, Fraksi Gerakan Nurani Rakyat ingin memberikan beberapa catatan kritis, evaluatif, dan strategis sebagai berikut:
Pemerintah Daerah segera melakukan reformasi birokrasi menyeluruh pada Bapenda, melakukan pemutakhiran database wajib pajak berbasis digital terintegrasi.
Mendesak eksekutif menyusun jadwal tenggat waktu (timeline) yang ketat untuk penyusunan dan pengundangan seluruh Peraturan Bupati turunan UU HKPD guna memastikan kepastian hukum pengelolaan PAD.
Meminta eksekutif mengevaluasi kinerja OPD yang memiliki rapor penyerapan anggaran di bawah 80%, khususnya pada proyek-proyek strategis Belanja Modal Jalan, Irigasi, serta Bangunan Gedung, agar hambatan klasik keterlambatan kontrak tidak menjadi ritual tahunan yang menjemukan.
ada satu catatan penutup yang sangat krusial, sebuah kegelisahan mendalam yang tidak boleh kita bungkus dengan kalimat-kalimat normatif. Ini adalah 5tentang martabat ekonomi, tentang hak atas keadilan fiskal, dan tentang masa depan seluruh rakyat Kabupaten Halmahera Tengah.
Kita semua tahu, daerah kita saat ini berdiri sebagai episentrum pertumbuhan ekonomi baru, sebuah magnet investasi industri hilirisasi raksasa yang menyumbang devisa luar biasa bagi ketahanan ekonomi nasional. Bumi Fagogoru ini merelakan kekayaan alamnya dikelola, ruang hidupnya berubah, dan masyarakatnya beradaptasi dengan lompatan industrialisasi yang masif.Namun, apa yang kita saksikan dalam potret kebijakan fiskal hari ini? Di tengah kontribusi raksasa yang kita berikan, daerah kita justru harus dihadapkan pada kenyataan pahit:
Kementrian ESDM memotong kuota produksi 30% pada tahun 2026 serta ancaman pemotongan TKD pada 2027 diproyeksi akan dikurangi sebesar 300 Trilyun dari 900 Trilyun menjadi 600 Trilyun.Pemotongan TKD dalam skala sebesar ini adalah sebuah ancaman nyata bagi stabilitas fiskal daerah. Bagaimana mungkin daerah yang memikul beban dampak sosial, lingkungan, dan migrasi penduduk yang begitu masif akibat industrialisasi, justru harus mengalami penyusutan instrumen pendanaan pembangunan? Ini adalah sebuah ketidakadilan fiskal yang mencederai semangat otonomi daerah.
Jika hak-hak fiskal kita sebagai daerah penghasil terus dikebiri, maka lompatan ekonomi yang selama ini kita banggakan hanya akan menjadi fatamorgana bagi kesejahteraan masyarakat lokal.Oleh karena itu, melalui mimbar yang mulia ini, Fraksi kami menegaskan beberapa sikap penutup:1. Kami Mendesak Pemerintah Daerah, Khususnya Saudara Bupati, Untuk Tidak Tinggal Diam.
Segera membangun posisi tawar yang kuat melakukan rekonsiliasi data yang agresif, serta melakukan lobi dan diplomasi fiskal yang tegas ke Pemerintah Pusat dan Kementerian Keuangan. Menuntut transparansi formula penghitungan DBH secara utuh. Jangan biarkan hak daerah kita terpangkas tanpa alasan yang akuntabel.2. Harus Bersatu Mengawal Keadilan Anggaran.
Segenap unsur pimpinan dan anggota DPRD bersama dengan eksekutif harus merapatkan barisan. Kita perlu melahirkan kebijakan strategis daerah yang mandiri, 6memperketat pengawasan terhadap kebocoran pendapatan asli daerah, dan memastikan bahwa setiap rupiah dari sisa fiskal yang kita miliki benarbenar dialokasikan secara efisien untuk program yang menyentuh langsung hajat hidup masyarakat kecil. (Wan)
